Dedi Mulyadi Tegaskan Pers Harus Independen, PWI Jabar Diminta Pegang Teguh Fakta

BANDUNG,METROJABAR CO.ID— Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan insan pers agar tetap memegang teguh independensi dan menjadikan fakta sebagai landasan utama dalam setiap pemberitaan di tengah derasnya arus informasi publik.

Pesan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi saat menghadiri pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat periode 2026-2031 di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (2/10/2026).

Menurut Dedi, wartawan memiliki posisi penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, independensi pers harus tetap dijaga dan tidak boleh terganggu oleh kepentingan tertentu. Ia menegaskan, pemberitaan harus berangkat dari fakta tanpa menambah maupun mengurangi substansi informasi.

«“Wartawan itu kan independen, maka PWI harus terus menjunjung tinggi independensi, keberpihakan pada fakta dan menyajikan berita sesuai fakta, tidak menambah, tidak mengurangi,” ujar Dedi.»

Dedi menilai, profesionalisme pers merupakan salah satu fondasi penting dalam kehidupan demokrasi. Selain menjalankan fungsi menyampaikan informasi kepada masyarakat, media juga memiliki peran penting sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, fungsi kontrol media diperlukan agar jalannya pemerintahan berlangsung secara terbuka, transparan, dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

“Karena ini profesi terhormat dalam membangun keseimbangan demokrasi di Indonesia dan Jawa Barat dan upaya melakukan cek and balance terhadap penyelenggaraan pemerintahan kalau di Jawa Barat dipimpin oleh saya,” katanya.

PWI Jabar Tegaskan Komitmen Kawal Pemerintahan

Sementara itu, Ketua PWI Jawa Barat Tantan Sulthon menegaskan komitmen organisasi yang dipimpinnya untuk membangun hubungan produktif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Namun, kemitraan tersebut tetap berjalan dengan mempertahankan fungsi utama pers sebagai pengawas kebijakan publik.

Tantan mengatakan, wartawan memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja pemerintah sekaligus menjadi jembatan bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan yang mereka hadapi.

“Kita juga memiliki niat baik, Pak, untuk membesarkan, untuk terus menjadi mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tentunya pemerintah punya kinerja, masyarakat punya partisipasi, dan kita wartawan punya kewajiban untuk terus mengawal,” tegas Tantan.

Tantan mengungkapkan, PWI Jawa Barat saat ini menaungi lebih dari 1.000 anggota yang tersebar di 22 kabupaten dan kota. Organisasi tersebut juga didukung empat kelompok kerja yang aktif menjalankan berbagai fungsi organisasi.

Dengan jaringan tersebut, PWI Jawa Barat berupaya memperluas penyampaian informasi mengenai pembangunan daerah kepada masyarakat. Di sisi lain, PWI juga menjadi saluran untuk menyampaikan masukan, keluhan, serta aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

“Dan tentunya kita juga akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan Pak Gubernur, apa yang akan disampaikan Pak Gubernur kepada masyarakat, dan tentu sebaliknya. Kita akan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan tentunya apa yang menjadi keinginan masyarakat,” ucapnya.

PWI Jabar Siap Kawal Pembangunan Jawa Barat

Tantan menambahkan, PWI Jawa Barat siap berkontribusi dalam mengawal berbagai program pembangunan di Jawa Barat.

Komitmen tersebut, kata dia, menjadi bagian dari upaya PWI Jabar menjalankan fungsi jurnalistik sekaligus berkontribusi terhadap penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat.

Termasuk di dalamnya mengawal pelaksanaan visi “Jabar Istimewa, Kota Ditata, Lembur Diurus” yang menjadi arah pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi.

Dengan tetap mengedepankan independensi, keberpihakan kepada fakta, dan kepentingan publik, PWI Jawa Barat menegaskan perannya sebagai organisasi profesi wartawan yang turut menjaga kualitas informasi serta keseimbangan dalam kehidupan demokrasi di Jawa Barat ***